Inovasi Kependudukan

AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

STRATEGI SINKRONISASI PELAPORAN

DATA INDUK KEPENDUDUKAN SECARA PARTISIPATIF

DI KABUPATEN BANGGAI

DISUSUN OLEH :

NAMA : FAHMI ARIFUDIN RIZAL, SSTP

NDH : 14

INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANGGAI

JABATAN : SEKRETARIS

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

ANGKATAN II TAHUN 2021

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. LATAR BELAKANG

Masalah Administrasi Kependudukan yang terjadi di Kabupaten Banggai secara umum adalah masih rendahnya proporsi penduduk yang melakukan pendaftaran kejadian vital dan mengurus Akta sebagai dokumen resmi penduduk. Kewajiban penduduk untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai domisili dan kesadaran untuk mendaftarkan kelahiran sampai terjadi kepemilikan Akte masih terbatas. Rendahnya kesadaran untuk melaporkan adanya kejadian vital ini akan berimplikasi rendahnya kualitas data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dengan pencatatan sipil.

Akibat rendahnya kualitas data dan informasi kependudukan berimplikasi terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Masyarakat kesulitan dalam mengurus kebutuhan :

a. Membuka rekening Bank;

b. Mengajukan permohonan kredit pada lembaga-lembaga keuangan;

c. Mengurus penerbitan dan klaim BPJS kesehatan;

d. Mengurus kelengkapan persyaratan pensiun;

e. Mengurus pelunasan kredit;

f. Mengurus masalah perdata.

2. Desa/ Kelurahan menemui banyak kendala dalam merencanakan pembangunan Desa.

3. Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial menemui banyak kendala antara lain :

a. Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum terdaftar sebagai penduduk secara online/ belum memiliki NIK/ KTP-el;

b. Domisili yang tidak sesuai dengan data di KTP-el;

c. Data keadaan anggota keluarga yang tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK).

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menemui kendala terkait penetapan status “mati” bagi warga yang telah meninggal dunia.

5. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai menemui kendala dalam hal verifikasi data kependudukan untuk kepentingan program Universal Health Coverage (UHC) karena terjadi ketidaksesuaian data kependudukan berupa NIK ganda, NIK duplikat, NIK non aktif dan NIK tidak terdaftar.

6. Dinas Pendidikan kesulitan dalam hal pengaturan teknis pendaftaran peserta didik pada sekolah-sekolah yang ada agar terjadi pemerataan siswa pada tiap-tiap sekolah. Hal ini disebabkan masih adanya ketidaksesuaian antara data induk kependudukan dengan data dapodik.

B. DESKRIPSI INOVASI

Inovasi yang digagas adalah merubah pendekatan pengelolaan data induk kependudukan secara hirarki top down menjadi pendekatan bottom up.

Inovator berfikir mengapa tidak dibalik cara pendekatannya menjadi pendekatan secara bottom up. Pendekatan secara bottom up yaitu mengelola pelaporan pencatatan peristiwa kependudukan yang dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan.

Pengelolaan pelaporan peristiwa kependudukan dengan menggunakan pendekatan bottom up yang dilakukan dengan strategi patisipatif, sistematis dan terintegrasi menjadi sangat penting.

Seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang memperkuat Desa dengan kewenangan pengakuan hak asal usul (rekognisi) dan kewenangan berskala lokal desa (subsidiaritas), desa memiliki keleluasaan dalam mengurus rumah tangganya termasuk dalam hal penataan administrasi kependudukan.

Pendekatan bottom up akan memberikan peluang kepada desa untuk mengambil bagian dan memiliki prakarsa aktif dalam pengelolaan pelaporan peristiwa kependudukan.

Sebuah inovasi harus memiliki setidaknya 2 (dua) unsur/ciri, yaitu :

1. Kebaruan, artinya suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan dengan mengusung hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam organisasi.

2. Replikasi, artinya suatu inovasi harus bersifat adaptif dan dapat dimodifikasi sesuai situasi dan kondisi organisasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, berbiaya murah dan menggunakan metode yang sederhana sehingga transfer pengetahuan dapat dilakukan secara sebagian atau keseluruhan.

Strategi sinkronisasi pelaporan data induk kependudukan dan informasi kependudukan merupakan terobosan inovasi yang mengusung 2 (dua) unsur tersebut diatas, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur kebaruan :

a) Menggunakan pendekatan bottom up secara partisipatif, sistematis & terintegrasi;

b) Mengoptimalkan kinerja dan potensi pemerintah desa/kelurahan;

c) Membantu peningkatan SDM aparat desa;

d) Menumbuhkan kesadaran kolektif bagi para stakeholder;

e) Menyatukan gerak langkah dan memberikan ruang bagi para stakeholder dalam berpartisipasi aktif sesuai TUSI.

2. Unsur replikasi :

a) Personil tersedia;

b) Biaya murah;

c) Bahan-bahan tersedia;

d) Cara mudah dan sederhana;

e) Peralatan relatif tersedia.

Inovasi yang diimplementasikan dalam aksi perubahan ini berfungsi sebagai alat untuk mensinergikan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait sehingga terwujud percepatan pelaporan peristiwa kependudukan secara patisipatif, sistematis dan terintegrasi yang pada akhirnya menghasilkan output berupa tersedianya data induk kependudukan dan informasi kependudukan yang dinamis, akurat dan akuntabel.

C. TUJUAN INOVASI

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat dan Dinamis melalui Pelayanan Prima.

D. MANFAAT INOVASI

Terfasilitasinya kebutuhan masyarakat akan layanan administrasi kependudukan secara cepat, tepat, efektif dan efisien yang dilakukan oleh tenaga profesional serta tanpa pungutan biaya apapun (gratis).

Kategori Berita